Ketua KPK Bertemu Dengan Ganjar Pranowo Untuk Rapat Kordinasi, Mengundang Bupati, Dan DPRD Semarang
Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri disambut oleh
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk rapat kordinasi di Jawa
Tengah.
Melihat hal itu, Ganjar langsung mengundang seluruh Bupati/Wali Kota dan
pimpinan DPRD ke Semarang, Kamis (11/11). Mereka dikumpulkan dalam satu
discussion forum di Gedung Gradhika Bhakti Praja.
Dalam kesempatan itu, Firli memberikan arahan terkait titik-titik
potensi korupsi. Selain itu, ia juga memberikan cara pencegahan yang
bisa dilakukan kepala daerah agar tidak terjerumus dalam praktik
korupsi.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya sengaja
mengumpulkan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se Jateng untuk
mengingatkan kembali agar tidak melakukan korupsi. Kehadiran pimpinan
KPK diharapkan bisa menjadi pengingat mereka untuk memastikan
pemerintahan berjalan dan anggaran negara dilaksanakan dengan baik.
"Jadi kemarin saya ditelpon pak Firli, minta kita rapat koordinasi
pencegahan korupsi. Maka saya ajak semua Bupati/Wali Kota dan pimpinan
legislatif untuk ikut bersama untuk kembali mengingatkan mereka agar
tidak korupsi,"katanya.
Menurut Ganjar, koordinasi dengan KPK sudah berjalan baik di Jawa
Tengah. Jateng bahkan sudah memiliki team Whatsapp dengan para pimpinan
KPK untuk konsultasi dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Meski begitu, menurutnya masih banyak kegelisahan dari para kepala
daerah saat berhadapan dengan aparat penegak hukum. Mereka banyak yang
tidak tahu, kesalahannya di mana sehingga harus berurusan dengan aparat.
"Banyak kegelisahan kawan-kawan muncul, apalagi saat berhubungan dengan
aparat penegak hukum. Sebenarnya kami ini salahnya di mana? Maka kita
komunikasikan agar pencegahan korupsi benar-benar bisa dilakukan,"kata
Ganjar.
Dalam pertemuan itu lanjut Ganjar, KPK sudah memaparkan area-area yang
rawan praktik korupsi. Misalnya jual beli jabatan, kolusi, pungli,
perijinan dan lainnya. Diharapkan para kepala daerah dan pimpinan DPRD
se Jateng bisa memahami dan berusaha sekuat tenaga untuk terjebak dalam
pusaran korupsi.
"Semua harus mencegah itu. Mudah-mudahan kawan-kawan semua jadi paham
dan tidak melakukan itu. Kalau masih nekat, ya ditangkap,"tegasnya.
Dalam pertemuan itu, sejumlah kepala daerah menanyakan beberapa hal
teknis kepada Firli dan Ganjar. Misalnya Bupati Banyumas, Achmad Husein
yang bertanya tentang pencegahan korupsi yang dilakukan KPK.
"Kami semua ini takut dan tidak mau di OTT KPK. Padahal semangat KPK itu
kan pencegahan korupsi. Kami mohon ke KPK, agar terus mendampingi kami
dan terus mengingatkan kami sebagai upaya pencegahan. Karena selama ini
tidak sedikit kepala daerah yang tidak tahu kalau yang dilakukannya itu
salah,"katanya.
Selain itu, ada juga pertanyaan dari Bupati Batang, Wihaji. Menurutnya,
banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi karena biaya operasional
kepala daerah yang sangat kecil. Sementara, ongkos Pilkada tiap lima
tahunan sangatlah mahal.
"Ini suasana kebatinan kami, bahwa sistem politik inilah yang menjadi
cikal bakal korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan kepala daerah,
karena kami ini hasil dari sistem politik sekarang,"ucapnya.
Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan,
korupsi itu bisa terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan dan
keserakahan. Satu hal yang bisa dilakukan untuk menghindarinya adalah
integritas.
"Kami selalu berkoordinasi dengan inspektorat di daerah sebagai upaya
pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi saya minta kepada
seluruh Bupati/Wali Kota untuk mengoptimalkan peran inspektorat pengawas
internal masing-masing. Saya juga berharap, semua kepala daerah
berintegritas dan sadar, bahwa korupsi itu perbuatan jahat karena
merampas hak-hak masyarakat,"ucapnya.
Firli juga menegaskan, semua kepala daerah tidak boleh takut dengan KPK.
Selama mereka bekerja sesuai aturan dan tidak melakukan pelanggaran,
maka tidak akan dipersoalkan. "KPK tidak pernah mencari-cari kesalahan, tapi kesalahan pasti bisa kami temukan,"tegasnya.
Terkait praktik korupsi karena mahalnya biaya politik saat ini, Firli
sepakat dengan itu. Dari hasil survei yang dilakukannya, pihaknya
menemukan beberapa persoalan yang harus dicarikan solusi.
"Kajian kita, memang pelaksanaan pilkada ini masih memerlukan biaya
tinggi, karena banyak aktifitas politik yang membutuhkan biaya. Dari
hasil kajian kita, biaya tinggi pelaksanaan pilkada, 82 persen biayanya
dihasilkan dari sponsor,"jelasnya.
Untuk itu, KPK lanjut Firli telah mengusulkan agar pemerintah melakukan
evaluasi pelaksanaan Pilkada yang jauh dari praktik korupsi, biaya
tinggi hingga jual beli suara. Caranya adalah semua pembiayaan Pilkada
ditanggung oleh negara.
"Kami juga mengusulkan agar ada peningkatan fasilitas yang didapatkan
kepala daerah, sehingga mereka tidak akan melakukan korupsi,"pungkasnya.
Komentar
Posting Komentar